1. Sejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Akuntabilitas: Dapat. atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bahasa. (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2. Perwakilan. Apa itu Pelayanan Prima? Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pengertian. Berlaku. Karena begitu pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, hampir diseluruh peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terdapat pasal tentang pengelolaan pengaduan, contohnya Permendagri nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, Permenkes Nomor 04 Tahun 2018 tentang. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah telah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. serta peningkatan kualitas pelayanan , transparasi dan standarisasi pelayanan Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Ruang Lingkup Kewenangan Kantor Pelayanan Publik Yang Diobservasi Dasar Hukum a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK: meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu. ABSTRAK: a. Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. 1715, jdih. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kamis, 27 Juni 2019 | 05:00 WIB; Oleh : Administrator; Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB),. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, selama ini dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan MPP adalah Peraturan Menteri PANRB No. Adapun kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel. 1. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. ketentuan penutup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik T. perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang. Dasar Hukum. 3. b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan. 4. Pendampingan. Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 1)Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. 2. Menurut Hayat (2017:22) pelayanan adalah. Asas Pelayanan Publik. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:14 Tahun 2017. Sebagaimana kita ketahui bersama. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. id: 3 Hlm. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. 29. PAN/04/2009 tentang Pedoman. E. Berikut adalah 9 contoh kuesioner pelayanan publik yang bisa anda tiru dan gunakan. Abstrak. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. sistem pelayanan terpadu; c. Kemudian pada 2019, Kementerian PANRB menerbitkan Keputusan Menteri PANRB No. : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Ruang Lingkup Pelayanan Publik. id: 3 Hlm. Dalam upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat oleh Istansi Pemerintah, perlu dilakukan pengukuran pelayanan yang telah atau sedang berjalan, hal ini dilakukan dengan menanyakan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima. Bahasa. Berlaku. 18/PerMen-Kp/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan. METADATA PERATURAN. 2019/NO. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor. Kementerian PANRB menyelesaikan pedoman arsitektur SPBE dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. ID; EN; Uber Arsip. 14 Maret 2014 / dalam Bidang Pengendalian & Pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Pelayanan publik adalah atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas. pelayanan publik, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan Lurah dalam mengatasi faktor penghambat pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Nomor. Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. Pelaksana Layanan Informasi Publik; b. Sugiyono. 615, jdih. Undang-Undang No. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas e-services di unit pelayanan publik setiap. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik. Beranda. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (29/07). penetapan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara; g. Pengawasan Pelayanan Publik di Lapas dan Rutan. Dalam peraturan perundang-undangan, contoh kebijakan publik dapat kamu lihat melalui beberapa aturan berikut. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2016 No. Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik di Indonesia. Nomor. Indonesia, Pemerintah Pusat Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Pengertian Pelayanan Publik Secara etimologi, kamus besar bahasa indonesia mengatakan pelayanan ialah “usaha melayani orang lain”. KETENTUAN PERALIHAN 10. ketentuan sanksi 9. Medan Merdeka Barat No. Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan. 4, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 4. Apabila kita kategorikan, terdapat beberapa ruang lingkup pelayanan publik, antara lain. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Untuk memberikan panduan pelaksanaan tugas juga disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem. Lokasi. Jika menengok terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik, peraturan ini sudah berlaku sekitar 12 tahun. PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lagi-lagi menyoroti pelayanan pembuatan surat izin mengemudi yang dikendalikan oleh. 1 Jenis Pelayanan Publik . Terdapat sepuluh bentuk maladministrasi menurut. Perpres ini. 1573,. ” Menurut undang-undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. A. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan. - Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Judul. 25/2009. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Beberapa Peraturan Menteri terkait Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar . mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini belum berkesesuaian dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tatacara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menimbang : a. KETENTUAN PERALIHAN 10. "Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. 3. Pelaksanaan Undang- Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). E. Mardani menilai Inpres No. Fasilitasi Survey Kinerja Pelayanan Publik 1. pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25/2009 tentang Pelayanan Publik serta penuntasan rancangan Peraturan Presiden. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 13-14 Jakarta Pusat, 10110 Telp. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat. The. dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 7. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. U Pelayanan Publik. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan 2. Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik selanjutnya disebut admin adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembaharuan informasi pelayanan publik. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) 9. Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelayanan publik yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Berlaku. Judul. proporsi akses dan kategori kelompok. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adalah: a. Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2019. Hasil penilaiannya pun dari yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi hingga ada yang memperoleh kepatuhan rendah. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK. Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Umi Salamah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman. Sebagai sebuah peraturan berbentuk undang-undang, hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat. Metode. Bahasa. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. Selain pengawas internal, fungsi pengawasan dalam pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh pengawas eksternal, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215); 4. Jika leading sector pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tahun 2020 Standar Feb 2, 2021 6165 Add to Reading List UNDUHPelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan. Bidang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Undang-Undang No. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menunjuk 49 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) sebagai lokus menuju role model dalam penyediaan sarana prasarana ramah. PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu Pajak dan Pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Undang-undang . 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Apabila berbicara mengenai kebijakan khusus pada masa pandemi Covid-19, terdapat beberapa kebijakan yang patut disorot dan dievaluasi. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. ABSTRAK. 2. PELAYANAN PUBLIK . Selain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya. Bahkan di mana layanan publik tidak disediakan secara publik atau atau dibiayai publik, untuk alasan sosial dan politik mereka biasanya tunduk pada peraturan yang berlaku untuk sebagian besar sektor ekonomi. Pelayanan Publik; e. Akan tetapi Ombudsman RI memiliki kriteria menjelaskan bentuk-bentuk maladministrasi. 021. 2. Pelayanan prima diartikan sebagai service excellent. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan. penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. data dan informasi; b. Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.