kewenangan pengadilan niaga. (PKPU Tetapputusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :1)5)MENGADILI:Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. kewenangan pengadilan niaga

Memang secara sepintas terlisat seperti mudah, namun dalam praktik terkadang cukup sulit, misalnya antara sengketa waris terhadap objek tanah, atau lainnya. Putusan Pengadilan Niaga Atas Kasus Kepailitan yang Mengandung Klausula Kepailitan yang Mengandung Klausula Arbitrase. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. Sengketa itu ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang dibindang HAKI tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten dan Merek. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 254/Pdt. , Tempat/Tanggal Lahir,. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif. KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING A. Sus-Pailit/2010/PN Niaga Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan. Pengadilan umum adalah lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Pengadilan. Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur pada ketentuan Pasal 280. Membagikan "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan" Copied! 13 12. 820. Dasar. 2. Jkt. Namun, ketika hendak mengajukan permohonan kepailitan di Indonesia, pemohon haruslah memperhatikan kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga itu sendiri,. Tidak termasuk daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutus penyelesaian kasus kepailitan melainkan persoalan wanprestasi dan dilanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan lahirnya putusan MA NO. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. kewenangan memeriksa pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga. id Wewenang Pengadilan Niaga dalam kaitannya dengan tugas pokoknya terbagi atau dua bentuk: Kewenangan absolut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang–undang. Selain hal tersebut, penulis juga ingin mengetengahkan hasil penelitian tentang pembalalan Sertifikat Merek yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedudukan dan Fungsi Hakim Ad-Hoc Dalam Pengadilan Niaga. Bahkan dalam pasal 6 ayat 3 SK tersebut, dimuat larangan terhadap tim pengurus untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai aset suatu bank. Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. 021-4244440 Fax. 9 D. Toggle navigation. a. Penulisan tesis ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penelusuran di Perpustakaan, penelitian mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Kepailitan dengan adanya Klausula Arbitrase dalam Perjanjian para Pihak yang Bersengketa ini belum. berkedudukan . Penyidikan pada sektor jasa keuangan awalnya menjadi wewenang dua lembaga yaitu OJK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 37 Tahun 2004. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. kewenangan sebagai pemohon pernyataan pailit bagi bank. 37 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. Untuk menertibkan berbagai kewenangan di pengadilan, penting untuk menetapkan batas-batas kewenangan kehakiman dalam menjalankan kekuasaan. Perkembangan fungsi Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak diimbangi oleh kondisi fisik dan kapasitas bangunan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum sebagai perkara derivatif kepailitan, terutama dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar. Sengketa itu ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang dibindang HAKI tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten dan Merek. Kedua, dimungkinkannya bagi Pengadilan Niaga dalam menangani perkara paten dan merek untuk menjatuhkan penetapan sementara dalam arti dijatuhkan secara ex partij (tidak ada. Nomor 53/PDT/2003/PT. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). TAPPANGAN Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Peradilan Umum”) bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. (2) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada. Namun, pola yang demikian dalam operasionalnya telah menimbulkan persoalan ketidakadilan (Zulaeha, 2015: 178-179). kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri; - bahwa Pemohon selaku kreditur separatis tidak tegas-tegas mengatakan melepaskan hak istimewa (hak mendahuluijnya atas piutangnya terhadap Temiohon dan tidak terbukti pula Pemohon hanya menagih sisa piutangnya setelah dikurangiMengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat IV;2. Penelitianmerupakan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. 2 Tahun 1984). Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga. macam-macam sengke ta dibidang hak cip ta antara lain: a. 100. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt. (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase), (Jakarta:Kencana, 2009), 36. Rencana perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tak cukup hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tanggal 3 Agustus 2023 — Pemohon: PT TAMBANG RANTAU UTAMA BHAKTI. SK-187/BPPN/02000 tidak disebutkan adanya kewenangan tim pengurus untuk melakukan penjualan tagihan. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, 8. 28 Selain itu, Pasal 303 UUK dan PKPU mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu : “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan UU untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung sejak 2 Februari 2021. Pembentukan pengadilan khusus. Untuk itu,. A. , 37. Pst. Eksepsi kompetensi absolut diatur dalam ketentuan Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglemen (“ HIR”) dan Pasal 132 Rv yang. Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, juncto Nomor 41/Pdt. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap. Sidang pertama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. 2. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia . Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi via pesan instan WhatsApp ke +628562160034. Pengaturan dengan Undang-Undang tersebut tidak pula. Pada. Pengaturan terkait kewenangan absolut Pengadilan Niaga telah diatur dalam Pasal 300 ayat 1 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata kewenangan absolut Pengadilan Niaga tidak sama dengan kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana dalam hal kepailitan, perkara kepailitan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, arbitrase tidak berwenang menangani perkara kepailitan. Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), namun juga perkara sengketa dalam proses likuidasi dan pembatalan perbuatan hukum bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) dan perkara di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”). Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa Bisnis. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, . Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya jika perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, kreditur berdasarkan penilaiannya dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan. VII/No. Kewenangan Absolut. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disepakati : Dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan. PST menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (extraordinary power) dalam perkara kepailitan. Proses peradilan dan peneyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kaitan erat dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Niaga. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Setahun kemudian, pengadilan niaga dibentuk dibentuk dengan UU Nomor 4 Tahun 1998. 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 200424 menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri,25 pengadilan agama,26 mahkamah Pengadilan niaga juga dapat menyelesaikan sengketa lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Niaga Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU Pada Lembaga Keuangan Syariah. 5 Oleh karena itu, kelima. Perdata Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam memutus perkara ini. Masalah Kompetensi absolut kepailitan syariah belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hingga terjadi Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukkan Pengadilan Niaga pada. Namun pada tahun 2001,. Kewenangan Relatif. See full list on lawfirm. I. Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak absolut dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan PKPU. Berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, Pengadilan Negeri berwewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan pada. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. 2019. 4. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). 4 Rahayu Hartini, Ibid. masih diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Inilah yang dinamakan kompetensi absolut. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,. DKI jo. Sengketa Kewenangan Mengadili; Perdata; Pajak; TUN; Pidana Umum; Putus. Di sisi lain jika kewenangan pembentukan pengadilan khusus menjadi kewenangan MA hal ini juga bisa menimbulkan masalah lain. Salah satu alasan utama dimasukkannya hakim ad hoc dalam UU Kepailitan 1998 adalah untuk membantu para hakim niaga dalam menganalisis berbagai kasus yang dihadapi. mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga,. Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. mengadili . Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pdt. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah. com Abstrak Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt. go. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri. Dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-Undang No. Peradilan Agama berdasarkan UU No. Luasnya isu yang menjadi polemik dalam proses peradilan itu tidak akan selesai melalui satu kolom tulisan dengan ruang yang terbatas ini. berarti bahwa setiap ada kata pengadilan dalam UU Kepailitan danpengembangan dan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya. 169 Malang e-mail: [email protected] absolut Pengadilan Niaga berkembang juga menjadi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perniagaan lainnya seperti perkara hak cipta, hak paten dan juga hak merek. Pengadilan Niaga Berwenang Memeriksa Keberatan terhadap Putusan KPPU. Hampir 5 tahun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan. 8) Tidak tersedia Upaya Banding. 49 Tahun. 000,00 (Dua juta. Namun, setelah UU Cipta Kerja diundangkan maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU (Pasal 118 angka 1 UU Cipta Kerja). Pengertian Pengadilan Niaga. Kompetensi Pengadilan Niaga Menurut UUK-PKPU, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum si debitur. peradilan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. 2019. Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan PT. Gedung KPPU. 181 A. Kewenangan Pengadilan Agama Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Lalu apa. Yakni menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut. Perdata Gugatan Bantahan. Dalam Pasal UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang terdapat di bawahnya pada lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan. Kurangnya inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan niaga dalam menentukan adanya pembuktian sederhanaPengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Kewenangannya Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan undang-undang adalah perkara Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur dalam Undang-Undang No. kewenangan . macam-macam sengke ta dibidang hak cip ta antara lain: a. Tidak seperti sebelumnya yang menjadi kewenangan semua Pengadilan Negeri tanpa kecuali. 2023. SMG Giswa Arianto, Eti Purwiyantiningsih, dan Budiman Setyo Haryanto Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan PKPU saja, tetapi juga mencakup sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan. Secara singkat, Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah. 5. -. Kebijakan ideal terkait permasalahan kompetensi absolut tersebut adalah dibentuk Pengadilan Niaga Syariah di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan. Pst. Putusan hukum dan upaya hukum; Penerbitan akta cerai. Pasca lahirnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, quo vadis tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara normatif telah berakhir danPutusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. B. Reporter. Sebab, berdasarkan penelitian, kewenangan pengadilan harPenanganannya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam masing-masing lingkup peradilan. Tanggal 15 September 2023 — Pemohon: PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI. Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)22. Undang-Undang No. Ada baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan. Namun, setelah UU Cipta. Pst. 2019. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Adapun kewenangan pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) adalah mengadili putusan di Pengadilan Negeri, jika ada pengajuan banding. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya jika perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, kreditur berdasarkan penilaiannya dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Pelatihan khusus. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang- Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Pasal 300 Ayat (1) UU. H. namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU Jurnal Syntax Transformation, Vol. . Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998. kewenangan dalam mengadili perkara. Henri. Kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), namun juga perkara sengketa dalam proses likuidasi dan pembatalan perbuatan hukum bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) dan perkara di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”). putusan perkara perdata dengan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar’iyah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam bidang pidana Islam (jinayah). Mitra Safir Sejahtera tadi malamatau 1 (satu). Peradilan khusus yang dimaksud contohnya seperti pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, pengadilan hak asasi manusia dan lain-lain. 2/2004. 183 B. Rumusan MasalahDI PENGADILAN NIAGA Oleh: Huzaimah Al-Anshori, Emi Puasa Handayani, Naufal Ghani Bayhaqi [email protected] MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Putus : 20-07-2023 — Upload : 22-09-2023 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2923 K/Pid. Namun setelah dibentuknya Undang-Undang Kepailitan, kewenangan peradilan umum tersebut beralih kepada Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Perdata Permohonan. Agung.